Bupati Buka Pembekalan SPIP, Reformasi Birokrasi Jangan Jadi Retorika Belaka.

 

KORANPURWOREJO.COM

PURWOREJO - 

Bupati mengatakan, " Setidaknya ada empat misi yang menjadi prioritas bersama dalam rangka mewujudkan Purworejo Berdaya Saing 2025. 

Salah satunya adalah meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good governance"   kata  Bupati saat membuka kegiatan pembekalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Rabu (22/6/2022). 

Turut hadir Staf Ahli Bupati, Sekda beserta Asisten Sekda, Inspektur dan Kepala Perangkat Daerah (PD) dan operator SPIP PD di jajaran Pemkab Purworejo.

" Dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Purworejo bertekad mewujudkan  _Clean Government Good Governance_, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

SPIP selalu mengalami pengembangan untuk dapat adaptif dengan perubahan zaman ",  imbuhnya.

"Pada periode tahun 2021, pengembangan SPIP dilakukan dengan mendorong penyelenggaraan SPIP tidak hanya sekedar kewajiban atau mandatory, namun juga menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi," kata Bupati.

Dirinya berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan semua Pimpinan PD dapat memahami dan menerapkan dengan baik new SPIP agar kinerja seluruh PD di Kabupaten Purworejo semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Kepala PD juga mendapatkan pembekalan dalam pelaksanaan  penilaian reformasi birokrasi secara mandiri  (self asssesment) terkait rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemenuhan dokumen pada masing-masing PD.

Bupati menerangkan jika Instansi pemerintah diwajibkan untuk segera melakukan PMPRB untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan pencapaian refromasi birokrasi di lingkungan internal instansi pemerintah. PMPRB ini sangat penting dalam mengukur dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan, yakni membawa dampak yang baik bagi perubahan dan tatanan reformasi birokrasi.

Menurutnya untuk mampu menciptakan birokrasi  yang  kuat, aparat pemerintah harus selalu meningkatkan performa kerja  dan melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, percepatan dalam tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai sehingga tujuan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terealisasi.

"Reformasi birokrasi jangan hanya jadi retorika saja. Reformasi sebenarnya memperbaiki kinerja, yang tadinya sangat tidak simpel menjadi sangat simpel sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat," imbuhnya.

(Adv)