KORANPURWOREJO.
Purworejo - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo mengadakan Sosialisasi Benturan Kepentingan Aparatur Sipil Negara di aula BKD, Selasa (28/09/2021). Sosialisasi dibuka Sekda Purworejo Drs Said Romadhon didampingi Kepala BKD drg Nancy Megawati Hadisusilo MM, serta diikuti 42 pimpinan Perangkat Daerah baik secara daring maupun luring.
Adapun pembicaranya Inspektur Kabupaten Purworejo Drs Achmad Kurniawan Kadir MPA dan auditor Inspektorat Sutikno SH MAcc.
Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu memegang beberapa prinsip utama dalam mengemban tugas. Antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas, dan tidak menerapkan pratik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Menurutnya, ASN yang terbukti melakukan tindak KKN sama saja kehilangan profesionalitas dalam mengemban tugas. Selain itu integritas sebagai pelayan public juga dipertanyakan.
“Hal ini dapat memperburuk pelayanan publik, kebijakan yang tidak efisien dan efektif, menimbulkan keputusan yang berpotensi menguntungkan pribadi dan merugikan orang lain bahkan Negara,” tandasnya.
Ia menambahkan pemerintah selama ini telah mengupayakan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang tersbebas dari praktik KKN. Beberapa pembatasan ASN agar terhindar dari KKN diantaranya larangan ASN menjadi anggota partai politik, pembatasan kegiatan ASN dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan lainnya.
Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Purworejo telah menetapkan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
“Mengingat benturan kepentingan dapat bermuara menjadi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kita semua harus berusaha keras dengan kesadaran penuh agar jangan sampai terjebak di dalamnya,” pintanya.
(Nang)
No comments:
Post a Comment