JAKARTA
KORANPURWOREJO.COM
Alhamdulillah Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih
diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk bisa bersama-sama menjelaskan duduk
perkara sebenarnya, terkait apa yang terjadi pada Partai Demokrat hari ini.
Rekan-rekan wartawan, insan pers yang saya cintai dan banggakan,
Dan tentu saya ingin menyapa seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, dan juga
masyarakat Indonesia di seluruh Tanah Air.
Terima kasih atas kehadiran para wartawan sore hari ini di Kantor Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Demokrat, Jakarta.
Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers
yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional
oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor
eksternal.
Saya berdiri di sini tidak sendirian, mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris
Jenderal saya, Bung Teuku Riefky Harsya, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai
Demokrat.
Tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai
Demokrat di seluruh wilayah, mewakili 34 Ketua DPD di 34 Provinsi dari Aceh sampai
dengan Papua, mewakili Ketua DPC di 514 Kabupaten dan Kota, juga mewakili ribuan
anggota Fraksi Partai Demokrat baik di tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah,
Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader
yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres
V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang satu per satu siapa saja orangnya. Yang tentu itu juga menjadi bagian kedaulatan partai kami.
Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi
bahkan sudah pindah partai tiba-tiba kembali menggunakan jaket biru Demokrat. Seolah-
olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka memiliki hak suara yang sah.
Bukan. Saya bisa pastikan itu.
Ada memang sejumlah Ketua DPC yang terpapar Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan
Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah ini. Tetapi semua itu, ada 34 yang saya catat,
berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT
sebelum KLB dimulai.
Jadi, sekali lagi, tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.
Saya sendiri, termasuk Sekjen, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan
KLB dari para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Indonesia. Paling tidak sampai dengan
tadi pagi, sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing.
Tidak ada yang akhirnya, mereka tidak melakukan penerbangan ataupun perjalanan ke
Sumatera Utara.
Fakta di lapangan, hanya sekitar 7 persen, dan itupun sudah kita ganti, sudah di PLT, kami
bisa buktikan dokumen-dokumennya.
Yang saya sayangkan, banyak dari mereka yang kemudian tadi kita saksikan dari sejumlah
media, hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan
kedudukan.
Ini yang saya nilai sangat merusak Demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan,
kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan disini. Tetapi juga nasib
dan masa depan demokrasi di negeri kita.
Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan
uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik
yang sah dan berdaulat, dengan cara-cara tidak legal tadi.
Hancurlah Demokrasi kita. Artinya, kami disini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang
dimiliki oleh Partai Demokrat tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap
menjaga Demokrasi hidup dengan baik di negeri kita.
Ini tekad dan komitmen kami, seluruh kader Partai Demokrat.
Saya juga ingin mengangkat fakta bahwa, tadi ada orang-orang yang telah berada di tempat
lain, di partai lain. Kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, yang jelas-jelas
tidak punya KTA, terus diakui menjadi anggota, maka kemudian bisa mencalonkan diri, atau
diminta menjadi Ketua Umum, tentu ini melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip
yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini.
Demi ambisi pribadi. Demi kepuasan politik semata. Demi agenda yang kita tidak tahu
4 of 6
Saya ingin menyampaikan, semoga semua fakta tadi, tidak dibelok-belokkan, bahwa KLB
ini, bisa dikatakan, dagelan.
Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi dan kami
yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan
kewajiban.
Jangan ciderai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban.
Kedua, mengingat para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku
membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat
kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan
kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu.
Saya mendapatkan laporan, saya berkomunikasi langsung, menyapa langsung, bertanya
langsung dan mendapatkan penjelasan langsung dalam bentuk statement, deklarasi dari
para pimpinan DPD dan DPC, pemegang suara yang sah bahwa mereka setia dan bulat
tekadnya untuk tunduk pada partai yang sah sesuai dengan hasil Kongres V tahun lalu.
Ketiga, sebenarnya mungkin tidak semuanya tahu, kami telah berupaya mencegah
terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami
kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan
Kapolri, kami tentu menghormati beliau-beliau dan kami anggap bahwa beliau-beliau
tersebut memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan
juga stabilitas sosial atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini.
Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru menimbulkan sesuatu yang
tidak kita inginkan, misalnya terjadi kegaduhan yang berujung pada instabilitas politik,
hukum dan keamanan. Itulah mengapa kami dengan niat yang baik dan tulus mengirimkan
pesan dan juga permohonan agar apa yang terjadi pada Partai Demokrat ini mendapatkan
atensi dan juga bisa diberikan ruang yang luas kepada kita semua untuk mencari keadilan.
Keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini
sudah terang benderang. Terbukti, ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD, tadi kita
saksikan, kita dengar bersama melalui sejumlah media, walaupun acaranya tertutup tapi
bisa kita ikuti. Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk
menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan seluruh
pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak
ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua itu permasalahan internal Partai
Demokrat.
Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan
internal Partai Demokrat. Segelintir kader, mantan kader yang tadi semangat sekali
melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau
tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko.
Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, ia pungkiri
sendiri, melalui kesetiaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB
Saya ingin menyampaikan, semoga semua fakta tadi, tidak dibelok-belokkan, bahwa KLB
ini, bisa dikatakan, dagelan.
Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi dan kami
yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan
kewajiban.
Jangan ciderai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban.
Kedua, mengingat para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku
membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat
kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan
kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu.
Saya mendapatkan laporan, saya berkomunikasi langsung, menyapa langsung, bertanya
langsung dan mendapatkan penjelasan langsung dalam bentuk statement, deklarasi dari
para pimpinan DPD dan DPC, pemegang suara yang sah bahwa mereka setia dan bulat
tekadnya untuk tunduk pada partai yang sah sesuai dengan hasil Kongres V tahun lalu.
Ketiga, sebenarnya mungkin tidak semuanya tahu, kami telah berupaya mencegah
terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami
kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan
Kapolri, kami tentu menghormati beliau-beliau dan kami anggap bahwa beliau-beliau
tersebut memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan
juga stabilitas sosial atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini.
Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru menimbulkan sesuatu yang
tidak kita inginkan, misalnya terjadi kegaduhan yang berujung pada instabilitas politik,
hukum dan keamanan. Itulah mengapa kami dengan niat yang baik dan tulus mengirimkan
pesan dan juga permohonan agar apa yang terjadi pada Partai Demokrat ini mendapatkan
atensi dan juga bisa diberikan ruang yang luas kepada kita semua untuk mencari keadilan.
Keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini
sudah terang benderang. Terbukti, ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD, tadi kita
saksikan, kita dengar bersama melalui sejumlah media, walaupun acaranya tertutup tapi
bisa kita ikuti. Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk
menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan seluruh
pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak
ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua itu permasalahan internal Partai
Demokrat.
Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan
internal Partai Demokrat. Segelintir kader, mantan kader yang tadi semangat sekali
melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau
tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko.
Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, ia pungkiri
sendiri, melalui kesetiaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB
Saya bisa menyampaikan ini, karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak
semua tentunya kami jelaskan ke publik. Tapi, bukti-buktinya lengkap. Dan pada puncaknya
ya hari ini, KLB ilegal tadi.
Artinya, memang sejak awal, motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah. Yaitu,
ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, dengan menggunakan cara-
cara yang inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik. Kini, saya mempersilakan
kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai
sendiri, sikap dan perilaku tersebut.
Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang ksatria, bukan juga
sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik, bagi seluruh masyarakat Indonesia
juga bagi generasi muda.
Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah
prajurit. Beliau juga adalah prajurit. Dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah
sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi dari para senior pula saya mendapatkan pelajaran
bahwa tidak semuanya bisa memberikan contoh yang baik.
Kami berharap sebetulnya, terus mendapatkan keteladanan dan contoh-contoh yang baik
untuk menjadi referensi dan juga bisa memotivasi generasi muda Indonesia untuk bisa
tumbuh dan berkembang dan lebih maju lagi.
Kelima, ingin saya sampaikan bahwa di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung
tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara
dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang
dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
Untuk itu, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya
Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB
ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi.
Langkah yang akan kami tempuh setelah ini, adalah melalui tim hukum kami yang sudah
kami siapkan, akan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam
penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum.
Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan.
Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, di hadapan mimbar ini saya
bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan
kehormatan partai kami.
Juga insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan
menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh
masyarakat Indonesia.
Akhirnya, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi-
tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad tegak lurus di bawah kepemimpinan hasil
Kongres V Partai Demokrat yang sah.
Sehingga, bisa kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan
kepengurusan Partai Demokrat.
Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai
Demokrat.
Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang
sah dan legitimate. Konstitusi kami, AD/ART, juga tidak ada yang berubah,
berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan HAM.
Saya juga tentu patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas perjuangan tanpa henti para pemimpin, pengurus dan seluruh kader yang telah
memberikan pernyataan maupun yang turun langsung ke lapangan, menolak adanya KLB.
Terutama para pimpinan dan kader di wilayah Sumatera Utara, saya bangga, Bapak, Ibu
berani menyampaikan suaranya dengan lantang. Bahwa tidak ingin, Sumatera Utara
dikotori oleh KLB ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
Saya tentu berharap kita semua dapat terus menjaga diri, tapi juga tetap berani
menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tentu semua itu kita lakukan dengan cara-cara
terhormat dan juga dengan cara-cara yang beretika.
Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu,
insya Allah justru akan membuat Demokrat semakin kuat, semakin kompak, dan semakin
solid.
Akhirnya, saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di
manapun berada,
Mari rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi.
Insya Allah, dengan ridho dan perkenan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kebenaran
akan menang dan yang melawannya akan tumbang.
Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.
Terima kasih
Jakarta, 5 Maret 2021
Sumanang Tirta ( Pers Rilis DPP Demokrat).
No comments:
Post a Comment