DANA RTLH BATAL CAIR, RIBUAN ORANG DEMO DI DEPAN KANTOR BUPATI

KoranPURWOREJO.COM

Purworejo – Aksi demo atas keprihatinan sekaligus menentang, batalnya dana RTLH yang tak jadi cair. Ternyata benar benar terjadi, Senin ( 28/11/20).

Pasalnya sejak tiga hari sebelumnya telah terjadi desas desus  bakal adanya demo.

Kurang lebih 2000 peserta demo yang terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa dan calon penerima perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) tahun 2022 di Purworejo, melakukan Aksi orasi.di depan Kantor Bupati Purworejo. Senin, 28/11/2022.

 Aksi demo tersebut dalam pantauan  media dikawal oleh Kapolres Purworejo dan Dandim 0708 Purworejo.

Aksi yang.melibatkan rinuan masa ini,  berawal dari halaman Gedung Olahraga Sarwo Edhi Wibowo dengan menggunakan Truk, Roda dua dan empat serta mobil pribadi.

Kekecewaan memuncak ketika keinginan mereka untuk bertemu Bupati Purworejo Agus Bastian gagal, yang menurut informasi, Agus Bastian tugas diluar ( rapat di Semarang).

Mereka akhirnya berorasi secara bergantian dipimpin kordinasi lapangan ( Korlap ) Agung YP, Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo, Suwarto, Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi , Erwan Wiryodilogo, Ketua Paguyuban BPD dan Perwakilan Kepala Desa dengan menaiki mobil mengenakan pengeras suara.

Pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wakil Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti bersama Sekda Said Ramadhan dan sejumlah pejabat dinas.

Wabup Yuli Hastuti menyampaikan pesan Bupati, bahwa akan diberikan kesempatan bertemu dengan pendemo Selasa besok pukul 15.00 WIB.

Korlap Aksi demo Agung YP, atau Kepala Desa Kalimiru Aksi Damai ini diikuti 469 Desa, calon penerima bantuan RTLH tahun 2022.

“Akai Damai ini menuntut Bupati Purworejo untuk segera mencairkan bantuan sosial RTLH tahun 2022,” jelas Agung.

Sesuai pesan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Yuli Hastuti, Agung menyampaikan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi besok jika tidak mendapatkan hasil.

“Kalau besok Bupati belum bisa memberikan solusi terkait RTLH maka kami pastikan akan menduduki kantor Bupati,” Tambahnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi yang ikut berorasi mengatakan bahwa, anggaran RTLH sudah diksahkan pada Bulan November 2021 lalu. "APBD tahun 2022 yang didalamnya ada anggaran RTLH sudah disahkan November 2021, clear. Kemudian Juli 2022 ada perubahan Perbup, seharusnya Dinas Perkimtan bergerak cepat, sehingga anggaran bisa digeser ke APBD Perubahan. Tapi sampai Bulan Oktober masih sosialisasi, lapor ke DPRD pembahasan APBDP sudah lewat. Harapan kami ada solusi," kata Dion.

 Usai demo, Dion mengatakan, Perbup baru muncul karena diingatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Intinya, penerima bantuan sosial haruslah perorangan, bukan kelompok masyarakat seperti selama ini. 

"Perbupnya sudah clear. Fungsi penganggaran oleh legislatif juga clear. Intinya kita tidak mencari siapa yang salah, harusnya yang mendapat bisa mendapatlan haknya. Kami memang minta pencairan (anggaran RTLH) tapi juga harus melalui kaidah aturan-aturan yang berlaku," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

( Sts).