PURWOREJO -Dalam upaya untuk menurunkan angka Stunting, BKKBN Propinsi Jawa Tengah bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purworejo dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan koordinasi teknis pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting, Jum'at (27/05/2022).
Dalam acara yang dipusatkan di Aula Bappedalitbang Kabupaten Purworejo .Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg Widwiyono MKes, Kepala Bappedalitbang Sukmo Widhi Harwanto SH MM, Perwakilan Universitas Muhammadiyah Purworejo serta instansi terkait lainya.
Wabup Yuli Hastuti dalam arahanya mengatakan penangananan stunting tidak hanya menjadi tugas dari satu dua OPD dalam hal ini Dinsosdalduk KB dan Dinas Kesehatan, tetapi menjadi tugas bersama semua Organisasi perangkat Daerah, didukung stake holder terkait, perguruan tinggi dan masyarakat di Kabupaten Purworejo.
Menurut Wabup, prevelensi angka stunting di Kabupaten Purworejo tahun 2021 adalah 15,7 % berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia ( SSGI) dan target di tahun 2022 adalah 12,2 %. Secara nasional angka stunting Kabupaten Purworejo sudah cukup baik, akan tetapi tidak serta merta membuat kita lengah dan santai.
"Selaku ketua TPPS Kabupaten saya meminta semua bergerak, bersinergi secara optimal. Kerja keras dan kerjasama yang dimotori oleh Tim Percepatan Stunting yang sudah dibentuk dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan ujungnya pada Tim Pendamping Keluarga yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Saya berkeyakinan target 12,2% dapat kita wujudkan," ungkapnya.
Sementara drg Widwiyono MKes mengatakan bahwa BKKBN Jawa Tengah telah merekrut tenaga ahli yang ditempatkan di Kabupaten Purworejo untuk membantu percepatan penurunan stunting. Kabupaten Purworejo berada di posisi kelima terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk persentase jumlah stunting dengan 15,7 %, dibawah angka nasional 24 % dan Provinsi Jawa Tengah di angka 20,9 %.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting difokuskan pada area pencegahan bukan pada pengobatan. Sehingga pendataan, pendampingan dan penyuluhan telah dimulai saat mendaftar sebagai calon pengantin hingga nantinya hamil dam melahirkan.
"Kami punya data di Kabupaten Purworejo dalam 1 tahun ini akan ada kurang lebih 5.500 pendaftar nikah. Dari angka tersebut itu 20% diantaranya diprediksi wanitanya jika melahirkan berpotensi rawan stunting. Maka 20 % inilah yang harus menjadi fokus kita untuk kita cari siapa yang masuk dalah kriteria rawan stunting dan kita lakukan pendampingan. Kita siapkan dari provinsi anggaran 3,5 milyar," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinsosdaldukkb Ahmat Jainudin SIP mengungkapkan terdapat 28 desa di Kabupaten Purworejo yang menjadi lokasi fokus penurunan stunting. Di 28 desa tersebut terdapat paling sedikit 2 balita telah terlahir stunting.
"Penanganan stunting juga menjadi fokus hingga di tingkat desa. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 25.055.011.597 telah dianggarkan untuk stunting. Pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 28.638.549.271 dan tahun 2022 ini masih dalam proses finalisasi yang kita harapkan akan terus bertambah untuk mengoptimalkan upaya penurunan stunting," harapnya.
( Adv)
No comments:
Post a Comment