Penetapan DMM Jadi Tersangka Propendakin, Menuai Banyak Pertanyaan

Agus Tri, Pengacara DMM.

KORANPURWOREJO

PURWOREJO

Sebagaimana dimuat KoranPurworejo Edisi 11 Juni 2021.  Bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo, Jawa Tengah menetapkan dua orang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin. Sumber dana program itu berasal dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2018.

Tersangka kasus Propendakin diantaranya adalah berinisial S (sudah meninggal dunia) dan DMM (54) yang saat peristiwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan itu.  Pada saat itu, DMM menduduki posisi sebagai Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Purworejo. Sedangkan Alm S adalah pejabat di Dinpermades. 

Berdasar hasil audit inspektorat, Rp6.745.611.350 peruntukannya tidak tepat sasaran. PAGU program tersebut Rp11,6 miliar disalurkan ke 464 desa. Hanya lima desa yang tak mencairkan, yaitu Desa Semawung dan Desa Ketangi (Kecamatan Purwodadi), Desa Wangunrejo, Desa Kertosono serta Desa Borowetan (Kecamatan Banyuurip). "Saya sudah menandatangani surat penahanan. Untuk keterangan lainnya, nanti disampaikan oleh Kasi Intel," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo, Sudarso saat dicegat wartawan di lobi, Kejari, Kamis sore (10/6).

Kini , Penetapan tersangka tersebut menuai pertanyaan dari sejumlah pihak, bahkan suami DMM, Edi S mengeluarkan pernyataan bahwa, istrinya merasa dikorbankan. 

Senada dengan Edi S, Penasihat Hukum (PH) DMM, Agus Triatmoko pun mengatakan apa yang disangkakan pada kliennya dianggap tidak pas. 

"Klien saya, DMM yang disangka mengubah atau menghilangkan frasa pada Perbup nomer 37/2018 itu, dia hanya menggandakan dalam bentuk hard copy (hanya memotokopi Perbup). 

Satu bendel Perbup berisi 77 halaman, didapat dari almarhum S (Dinpermades)," kata pengacara DMM, Agus Triatmoko saat ditemui di Kantor Advokat Agus Triatmoko & Rekan, Perum Boro, Kecamatan Banyuurip.

Agus Triatmoko menambahkan, saat diminta memfotokopi Perbup, DMM sempat protes kepada atasannya berinisia F dan N mengapa mereka yang diminta menggandakan. Atasannya mengatakan bahwa, Dinpermades tidak memilili anggaran untuk fotokopi, jadi dimintakan kepada sekretariat yang ada di Bappeda.

"Setelah digandakan, hard copy pun langsung dikembalikan kepada almarhum S. Lagi pula kalau ada frasa yang dihapus, lalu ditindas, font (bentuk huruf) kan jadi beda. Lalu menindas huruf-hurufnya pakai apa? Klien saya tidak memiliki soft copy-nya," tandas Agus.

Menanggapi pernyataan keluarga dan PH DMM, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo, Sudarso memberi keterangan kepada media, bahwa, penyidik akan segera melimpahkan berkas kasus ini ke JPU supaya bisa segera disidangkan. "Silakan pengacara membela kliennya, nanti pembuktian di pengadilan. Karena dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, baru DMM yang bisa menjadi tersangka," kata Sudarso.

Kajari melanjutkan, jika DMM merasa mengetahui,  "Kami minta tolong, jika memang mengetahui ada tersangka lain dan ada bukti, terbuka saja, sebut nama agar semua jelas," tegas Sudarso seperti dikutip Gatra.com.

(Nang)