PEMKAB TANGGAPI GTT SD BERGAJI RP 200 RIBU, ITU TIDAK BENAR

KORANPURWOREJO.COM

PURWOREJO.

Terkait dengan  Yutuber Guru GTT SD yang mengunggah pengalamannya hanya bergaji Rp 200 ribu di Twiter dan Galeri berita purworejo.

Bahkan juga dimuat dalam pemberitaan di sejumlah media massa. 

Bahwa ada guru honorer di SDN Tridadi Kecamatan Loano yang hanya menerima honor Rp 200 ribu perbulan, Pemkab Purworejo melalui Kabag Humas, menanggapi dan  menegaskan bahwa berita tersebutt tidak benar adanya. 

Demikian dikatakan Kabag Humas Rita Purnama,SSTP,MM kepada wartawan, Kamis (11/6/2020). Mungkin saja Yutuber yang kebetulan GTT di SDN Tridadi Loano itu, dianggap merendahkan kewibawaan Pemkab Purworejo. Sehingga Kabag Humas mencoba meluruskan.

Dijelaskan oleh Rita Purnama , dari hasil penelurusan diketahui bahwa yang bersangkutan mengisahkan perjalanan hidupnya sejak menjadi guru honorer SD. 

Dahulu memang pernah menerima honor Rp 200.000 yang berasal dari dana BOS. Selain dari BOS,  sejak tahun 2018 sudah menerima honor GTT (PDPS/Penerimaan Dana Pengembangan Sekolah) dari APBD Kabupaten Purworejo sebesar Rp 600.000 perbulan, Urai Rita Purnama.

Berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo, di Kabupaten Purworejo terdapat 1895 guru tidak tetap (GTT). Terdiri dari GTT di SD Negeri sebanyak 1617 orang dan GTT di SMP Negeri sebanyak 278 orang.

Untuk GTT yang memiliki masa kerja 0-5 tahun mendapat honor Rp 600.000 perbulan, masa kerja 5-10 tahun Rp 650.000 perbulan dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebesar Rp 700.000 perbulan.

Selain guru, ada juga pegawai tidak tetap (PTT) yang jumlahnya 704 orang.

 Terdiri dari PTT di SD Negeri sebanyak 426 orang dan PTT di SMP Negeri 278 orang.  Untuk PTT yang memiliki masa kerja 0-5 tahun mendapat honor Rp 500.000 perbulan, masa kerja 5-10 tahun Rp 550.000 perbulan dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebesar Rp 600.000 perbulan.

Selain itu masih bisa ditambah dari dana BOS yang dananya dikelola langsung masing masing SD dan SMP Negeri.

Sedangkan untuk SD/SMP swasta dibiayai oleh dana BOS dan sumbangan dari orangtua siswa/masyarakat. 

Salah seorang tokoh masyarakat yang tak mau disebut namanya, menilai tayangan yutuber yang seperti itu tidak etis. Karena konteks dan setting waktu akan mempengaruhi makna dan fakta yang sebenarnya. " Coba jika dilihat 5 tahun kedepan. Jika tayangan itu masih ada , kan tidak relefan lagi. Malah berkesan mengolok olok dunia pendidikan sendiri , tandasnya. (Sts)