Breaking News

Kaum Difabel Konvoi Tuntut Hak Kesetaraan



PURWOREJO ( KORANPURWOREJO)
Selasa (3/12/2019 ) pagi, Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019 diperingati oleh ratusan penyandang disabilitas
Mereka kompak menyuarakan aspirasi agar Purworejo menjadi Kabupaten Inklusi dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Disabilitas cepat diimplementasikan.

Mereka menggelar konvoi  kendaraan bermotor. Dimeriahkan dengan pentas kesenian tradisional lengger dan kuda lumping yang dimainkan oleh anggota difabel di Sekretariat IDP di Jalan Mayjen Sutoyo.

Puncaknya, IDP menggelar Sarasehan dan Seminar bertajuk “Disabilitas Unggul untuk Purworejo Inklusi menuju Indonesia Inklusif” di Pendopo Kabupaten Purworejo. IDP mengundang lebih kurang 23 SKPD Purworejo, komunitas/organisasi sosial, warga atau keluarga difabel

Ketua IDP  Hartono , mengatakan  " Harapan kami, Purworejo ini menjadi kabupaten inklusi yang ramah disabilitas sehingga disabilitas dapat berperan dalam berbagai aspek pembangunan.

Menurutnya, kaum disabilitas di Purworejo berkomitmen untuk mandiri selayaknya masyarakat lain. Namun, mengingat adanya berbagai keterbatasan, mereka tetap membutuhkan perhatian


"Dukungan utama yang paling mendesak, lanjutnya, yakni implementasi Perda Disabilitas. IDP berharap, adanya implementasi Perda itu dapat lebih menjamin IDP dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan memenuhi hak-hak lainnya" urai Hartono.

“Untuk Perda belum diimplementasikan, misalnya dalam hal penganggaran. Untuk aktivitas IDP belum ada. Kita ingin setiap Musrenbang dilibatkan, disabilitas di semua desa dikasih kegiatan, selama ini baru sebagian desa yang sudah,” ungkapnya.

Sarasehan dan seminar dibuka oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Purworejo, Pram Prasetyo Achmad, mewakili Bupati. Dalam sambutannya, Pram Prasetyo, antara lain mengatakan bahwa beberapa upaya inklusif telah dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.

 Sehingga, sekarang sudah ada beberapa pola kesempatan bagi disabilitas, bahkan formasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sudah mulai dibuka untuk disabilitas.

Menurutnya, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah, diakui belum dapat maksimal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan disabilitas, meskipun sudah ada beberapa program dalam APBD . Ungkap Hartono. (Nang)

Tidak ada komentar