Breaking News

Tiga Desa Anti Politik Uang Dilaunching Bawaslu


PURWOREJO ( KORANPURWOREJO) -Dalam rangka menyambut tahapan Tahun Pilkada di Purworejo, serta membangun demokrasi yang Jurdil. Tiga Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Purworejo telah dilaunching. Launching dilaksanakan di halaman Kantor Balai Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo, Sabtu malam Minggu ( 9/11/2019).

Launching Desa Anti Politik Uang ini ditandai dengan penadatanganan MoU antara Bawaslu Purworejo dengan pihak kepala desa/kelurahan. Setelah itu secara simbolis Wakil Bupati Purworejo memukul gong sebagai tanda telah dibentuknya Desa Anti Politik Uang.

Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH SThI MKn mengatakan, launching tersebut merupakan ikhtiar Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif. "Partisipatif dimaknai sebagai pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu," katanya.
Menurutnya rakyat harus diposisikan sebagai pemilik hajat Pemilu. "Masyarakat itulah yang sesungguhnya perlu mengawal pelaksanaan pemilu," katanya.

Ada tiga desa yang dilaunching sebagai desa anti politik uang. Yakni Desa Sukoharjo Kutoarjo, Desa Hargorojo Bagelen, dan Kampung Brengkelan Kelurahan Purworejo. Sedangkan Desa Kaliurip merupakan wilayah yang pertama kali dideklarasikan sebagai desa anti politik uang.

Elemen masyarakat yang terlibat kata Kholiq sudah berikan pembinaan dan sosialisasi. "Sehingga puncaknya malam ini sebagai launching desa anti politik uang," kata Kholiq.
Ada berbagai elemen yang dilibatkan dalam pengawasan. Yakni Tokoh lintas agama, kelompok tani, kelompok perempuan, hingga pemuda. "Harapan besar yang ingin diwujudkan adalah bagaimana nilai nilai demokrasi dan politik yang bersih bisa terwujud di Kabupaten Purworejo," kata Kholiq.

Wakil Bupati Yuli Hastuti .SH.
Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH mengatakan desa anti politik uang dinilai relevan dan dapat menjadi embrio bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik. Selain itu, desa anti politik uang mampu membentuk komunitas anti politik uang dalam level yang lebih luas dan mengurangi tempat praktik politik uang.
Yuli mengatakan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah sudah berupaya untuk melawan politik uang. "Peningkatan kedewasaan politik masyarakat melalui bentuk pendidikan politik, penyadaran, dan sosialisasi terus dilakukan," kata Yuli.

Namun katanya sikap pragmatisme sebagian masyarakat serta perilaku elit politik masih cenderung menghalalkan segala cara. "Hal itu membuat praktik politik uang tetap tumbuh subur ditengah proses demokrasi," katanya.
Purworejo-Tiga Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Purworejo telah dilaunching. Launching dilaksanakan di halaman Kantor Balai Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo, Sabtu malam 9/11/2019.
Launching Desa Anti Politik Uang ini ditandai dengan penadatanganan MoU antara Bawaslu Purworejo dengan pihak kepala desa/kelurahan. Setelah itu secara simbolis Wakil Bupati Purworejo memukul gong sebagai tanda telah dibentuknya Desa Anti Politik Uang.



Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH SThI MKn mengatakan, launching tersebut merupakan ikhtiar Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif. "Partisipatif dimaknai sebagai pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu," katanya.
Menurutnya rakyat harus diposisikan sebagai pemilik hajat Pemilu. "Masyarakat itulah yang sesungguhnya perlu mengawal pelaksanaan pemilu," katanya.

Ada tiga desa yang dilaunching sebagai desa anti politik uang. Yakni Desa Sukoharjo Kutoarjo, Desa Hargorojo Bagelen, dan Kampung Brengkelan Kelurahan Purworejo. Sedangkan Desa Kaliurip merupakan wilayah yang pertama kali dideklarasikan sebagai desa anti politik uang.
Elemen masyarakat yang terlibat kata Kholiq sudah berikan pembinaan dan sosialisasi. "Sehingga puncaknya malam ini sebagai launching desa anti politik uang," kata Kholiq.

Ada berbagai elemen yang dilibatkan dalam pengawasan. Yakni Tokoh lintas agama, kelompok tani, kelompok perempuan, hingga pemuda. "Harapan besar yang ingin diwujudkan adalah bagaimana nilai nilai demokrasi dan politik yang bersih bisa terwujud di Kabupaten Purworejo," kata Kholiq.

Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH mengatakan desa anti politik uang dinilai relevan dan dapat menjadi embrio bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik. Selain itu, desa anti politik uang mampu membentuk komunitas anti politik uang dalam level yang lebih luas dan mengurangi tempat praktik politik uang.

Yuli mengatakan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah sudah berupaya untuk melawan politik uang. "Peningkatan kedewasaan politik masyarakat melalui bentuk pendidikan politik, penyadaran, dan sosialisasi terus dilakukan," kata Yuli.
Namun katanya sikap pragmatisme sebagian masyarakat serta perilaku elit politik masih cenderung menghalalkan segala cara. "Hal itu membuat praktik politik uang tetap tumbuh subur ditengah proses demokrasi," katanya.
(Hum/Mng)

Tidak ada komentar