Breaking News

KPK Ke Purworejo Lakukan Pencegahan Tindak Korupsi. Purworejo Raportnya Dinilai Baik.





PURWOREJO (KORANPURWOREJO) --Guna mencegah potensi terjadinya kehilangan penerimaan daerah dari sektor pajak, Pemkab Purworejo akan pasang alat monitoring yang disebut Tapping Box. Untuk mencegsh perilaku koruptif.

Kasatgas Pencegahan Unit Koordinasi Wilayah V KPK , Kunto Ariawan menerangkan jika KPK hadir dalam sosialisasi ini dalam rangka upaya pencegakan tindak pidana korupsi. Jadi selain melakukan upaya penindakan, KPK juga bertugas untuk melakukan upaya pencegahan.
Disampaikan Kunto di Arahiwang  Jum,at (29/11/2019) dihadapan para pejabat Pemkab Purworejo.

Dijelaskan Kunto “Pada tahun 2019, KPK membentuk Unit Koordinasi Wilayah. Kami juga melakukan kegiatan ini diseluruh Indonesia dalam rangka optimalisasi PAD.
Dikatakan Kunto, potensi untuk meningkatkan PAD yang berhasil ditingkatkan pada tahun 2019 ini mencapai 2,2 triliun.

Angka itu cukup besar, dalam rangka upaya mengurangi ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat. Karena untuk membangun, pemda membutuhkan biaya.
Mulai tahun 2016, pihaknya juga melakukan intervensi di delapan area mulai dari tahap penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, managemen ASN, dana desa hingga optimalisasi PAD.

Delapan area ini menjadi perhatian karena dinilai paling sering terjadi tindak korupsi.
“Upaya pencegakan di Purworejo dinilai cukup bagus karena menduduki peringkat ketiga di Jawa Tengah dengan perolehan 85%, sudah diatas nasioanl nasional sebesar 55%,” ungkap Kunto.

Menurutnya ada tiga penyebab potensi kehilangan yang yang biasa terjadi. Yakni, pertama pemda dalam memungutkanya tidak benar. Kedua, dari oknum karyawan wajib pajak yang tidak melaporkan secara benar. Ketiga, oknum pengusaha yang sengaja tidak menyetorkan sesuai pungutan pajak yang didapat.

“Dengan penerapan sistem e-monitoring pajak daerah diharapkan dapat untuk mencegah potensi terjadinya kehilangan penerimaan daerah,” imbuh Kunto.


Bupati Agus Bastian mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan Pemkab Purworejo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Bastian juga mengaku terus berjuang membawa nama baik daerah, menghindari  perilaku koruptif.

Salah satunya melalui sistem e-Monitoring Pajak Daerah atau Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

“Ini merupakan suatu bentuk kerjasama dalam rangka perekaman data transaksi usaha, sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kepada masyarakat atas penyelenggaraan Pajak Daerah,” ungkapnya.

Sistem ini merupakan upaya peningkatan dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, upaya preventif bagi para pengelola pendapatan daerah agar tidak terlibat dalam tindakan koruptif.

Dengan sistem monitoring online atas wajib pungut atau wajib pajak untuk pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak parkir diharapkan akan memberikan dampak besar  bagi upaya peningkatan PAD Kabupaten Purworejo, sekaligus dapat memacu penerimaan Pajak Daerah secara maksimal.

Nantinya transaksi usaha secara online terhubung langsung ke server data transaksi.
Dengan sistem e-monitoring pajak daerah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat  khususnya wajib pajak/ wajib pungut, untuk taat membayar pajak melalui pelayanan yang cepat dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Purworejo Dra Woro Widyawati menerangkan jika sosialiasi ini bertujuan untuk menyampaikan program dan rencana  Pemkab Purworejo dalam upaya  optimalisasi pendapatan asli daerah.
E-monitoring pajak daerah sendiri merupakan proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari wajib pajak daerah menggunakan alat secara online .
Yaitu menggunakan alat perekam data transaksi.
“Pemkab bekerjasama dengan Bank Jateng berencana akan memasang alat perekam  pada lokasi usaha. Diharapkan wajib pajak/wajib pungut pajak dapat patuh dengan memberikan kesepakatan bersama, sehingga proses dapat berjalan dengan baik,” ujar Woro. (Nang)

Tidak ada komentar