Breaking News

Bawaslu Purworejo, Mulai Lakukan Pengawasan Sesuai Tahapan KPU.

Ketua Bawaslu Purworejo Nyatakan Akan bertindak tegas dalam pengawasan Pemilu Pilkada ( foto. Nang)

PURWOREJO  ( KORANPURWOREJO) -
Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH  SThI MKn, saat jumpa pers dengan awak media  Purworejo, Rabu (30/10/2019). Menyatakan pihak Bawaslu telah bersiap mulai melakukan pengawasan  terhadap semua tahapan perihal Agenda Pilkada sesuai tahapan di KPU. Yang diatur dalam PKPU RI NO.15 Tahun 2019.

Bahkan pihaknya akan mengingatkan petahana, Bupati Purworejo, supaya berhati-hati dalam kaitan pengangkatan/pemberhentian seorang pejabat di lingkunga kerjanya.

Dikatakan Kholiq ,sesuai aturan
UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa enam bulan sebelum penetapan bakal calon peserta pilkada, petahana seyogyanya jangan membuat kebijakan dengan mengangkat atau memberhentikan pejabat di lingkungan kerja pemkab.

"Saya akan berkirim surat kepada Petahana, yang sifatnya pemberitahuan. Bilamana kelak yang bersangkutan mau maju lagimsupaya tidak menjadi persoalan. Ini menyangkut hak informasi bagi siapapun. ", kata kholiq.

Jumpa pers dengan awak media

Karena sesuai perundangan, Sepatutnya pengangkatan pejabat jangan dilaksanakan setelah bulan Desember 2019. Saat ini di Kabupaten Purworejo masih terdapat dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum punya pejabat, yakni Dinas Perhubungan dan Diskominfo.

Bila pelaksanaan pengisian dua pejabat tersebut dilaksanakan pada Desember 2019 atau sesudahnya, maka tidak sesuai dengan PKPU, jika petahana mencalonkan diri kembali.

Komisioner Bawaslu Ali Yaffi. SS  memberi contoh tentang kasus yang terjadi di Makasar  Sulawesi Selatan. Di sana, petahana yang mencalonkan diri lagi didiskualifikasi, sebab telah melakukan pengangkatan pejabat kurang dari 6 bulan sebelum penetapan calon peserta.

" Lalu lebih tragisnya salah satu peserta Pilkada di musuhkan dengan kotak kosong. Dan yang jadi justru kotak kosong, tandas Ali Yafi.

Ditambahkan olek Ketua BAWASLU Nur Kholiq. SH. SThi. Mkn.
Bawaslu merupakan badan yang bertugas mengawasi jalanya pemilu dan pilkada. Oleh karenanya Bawaslu aksn melakukan pengawasan semua tahapan yang diterapkan oleh KPU.

Situasi saat jumpa pers di Bawaslu.

Nur Kholiq menguraikan pula mengenai hasil kerja Bawaslu Purworejo selama mengawal Pileg dan Pilpres 2019. Sesuai UU No 4/2017, Bawaslu Purworejo melakukan program secara tuntas hingga Oktober 2019.

Dari sejak awal hingga banyaknya tahapan, Bawaslu Purworejo menangani 20 kasus, terdiri 6 pelanggaran administratif, 5 pelanggaran pidana, 3 pelanggaran kode etik dan 4 pelanggaran UU lain.

Dari kasus-kasus tersebut terdapat 37 terlapor yang terdiri dari 5 dari unsur pelanggaran pemilu, 6 orang dari masyarakat biasa, 18 dari anggota legislatif dan 6 dari tim kampanye presiden dan wapres.

Bawalu juga sudah melakukan 560 kali tindak pencegahan  Dan jumlah alat peraga kampanye (APK ) mencapai 8.116 buah ,APK yang ditertibkan terbanyak di Kecamatan Purworejo mencapai 1.188 buah.

Saat ditanya, jika saat ini ada seseorang yang sudah melakukan kampanye terselubung. Kenapa tidak ditindak ? Kholiq menjawab tegas, bahwa dalam petunjuk perundangan hal itu tidak bisa ditindak. Karena sampai hari ini belum ada yang ditetapkan sebagai calon atau pasangan" pungkas Kholiq.
 (Nang)

Tidak ada komentar