Breaking News

Dianggap Merugikan , Kunjungan Kerja DPRD, Dilaporkan Polisi



PURWOREJO ( KORANPURWOREJO) – MASYARAKAT Purworejo kini benar benar mulai berani mengkritisi para wakil rakyat yang duduk di DPRDPurworejo.  Agenda kunjungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah wakil rakyat diperkarakan oleh  kelompok masyarakat. Lantaran dinilai melanggar aturan, aktivitas kunjungan kerja inipun diadukan ke polisi, Selasa (10/9) kemarin.

“Kami mengadukan ke polisi terkait kunjungan kerja anggota dewan ke luar kota karena seharusnya selama pimpinan dewan belum definitif kunjungan kerja ini belum bisa dilakukan,” kata Haryanto Je, didampingi puluhan masyarakat di Mapolres Purworejo, kemarin.

Menurutnya, terdapat regulasi berupa Surat Penjelasan Pelaksanaan tugas Sebagai Pimpinan Sementara DPRD yang diterbitkan Kementrian Dalam Negeri tertanggal 3 September 2019 yang melarang adanya kunjungan kerja sebelum pimpinan ditetapkan secara definitif.

Dalam hal ini, lanjut Haryanto Je, unsur yang paling bertanggungjawab adalah pimpinan DPRD Purworejo, karena telah menggunakan kewenangan yang keliru. Diantaranya dengan mengagendakan kunjungan kerja berserta penganggaranya.

“Kami mendengar ada tiga kali kunjungan kerja DPRD. Jumlahnya 17 orang yang ikut. Satu orangnya katanya mendapat pagu anggaran Rp 15 juta dalam setiap kali kunjungan. Kalau ditotal ada uang lebih dari Rp 700 juta yang dipakai kunjungan,” tandasnya.

Haryanto Je menjelaskan, jika kunjungan kerja ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, maka ada  potensi kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian pimpinan DPRD yang telah mengagendakan kunjungan kerja tersebut.

“Karena ada potensi merugikan keuangan negara, kami atas nama masyarakat mengadukan ini ke polisi, dan berharap polisi dapat menindaklanjuti. Dalam aduan ini juga kami tidak menuduh, tetapi ingin meminta penjelasan dari semua pihak,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua sementara DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, kepada media menyangkal telah bertindak melampaui kewenanganya. Ia juga memastikan kunjungan kerja yang dilakukan juga tidak melanggar aturan yang berlaku.

Menurutnya, Memang ada tiga kali kunjungan kerja, tetapi saya pastikan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penjelasan surat kemendagri juga mengatur tentang pembiayaan kunjungan kerja, jadi tidak benar kalau kami dituduh tidak mengindahkanya,” katanya.

Terkait dengan pagu anggaran yang disebut Rp 15 Juta per orang per kunjungan kerja, Dion, juga tegas membantah. Menurutnya, besaran anggaran kunjungan kerja sudah diatur dan tidak menyentuh angka sebesar itu.

Kendati demikian, kata Dion, DPRD Purworejo bersedia menjelaskan kesalahpahaman ini kepada pihak pengadu, supaya ada titik temu antara masyarakat dengan anggota dewan menyangkut aktivitas DPRD beserta penganggaranya.

Kasatreskrim Purworejo, AKP Haryo Seto Liestiawan, mengatakan akan mengakomodir aduan yang dibuat masyarakat terkait kunjungan kerja DPRD Purworejo yang dinilai melanggar hukum. “Kami sudah terima dan akan kami dalami,” ungkatnya.(Mn)

Tidak ada komentar