Breaking News

Bawaslu Purworejo Bantah Tuduhan Suap Legislatif.

Nur Kholiq.SH, Ketua Bawaslu Purworejo.


PURWOREJO ( KORANPURWOREJO) --"Pemberitaan di beberapa media yang memuat tuduhan dan/atau aduan dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bahwa terjadi praktik suap yang didalihkan dalam kasus jual beli kursi legislatif di Partai Golkar, Bawaslu Kabupaten Purworejo merasa perlu untuk memberikan klarifikasi isi pemberitaan tersebut.

Tuduhan tersebut secara nyata telah merusak nama baik Bawaslu Kabupaten Purworejo, karena tidak sesuai dengan fakta hukum, dan cenderung fitnah. Bahkan tidak berlebihan jika disebutkan bahwa tuduhan suap ke Bawaslu Kabupaten Purworejo itu merupakan konklusi atau kesimpulan prematur yang dibangun dari logika penalaran hukum fallacy atau sesat pikir" Demikian dikatakan  Nur Kholiq. SH,  Ketua Bawaslu Purworejo memberi keterangan pers rilis  Sabtu  (31/8)

Mengapa demikian? Berikut beberapa penjelasan untuk memberikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan:

 " Bahwa tidak benar Ketua maupun anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, termasuk sekretariat PNS maupun non PNS menerima uang suap dari pihak manapun sebagaimana dituduhkan dan/atau diadukan LSM GMBI. Tuduhan tersebut cenderung fitnah yang tidak memiliki dasar pijak argumentasi hukum yang jelas, tapi sekedar opini tendensius yang dibangun dengan akibat merusak kredibilitas dan nama baik lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Bahwa secara normatif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penetapan calon terpilih DPRD merupakan otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dituangkan melalui produk hukum berupa Surat Keputusan (SK). Bawaslu sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukan calon-calon legislatif terpilih.

Berdasarkan ketentuan normatif ini saja bisa dijelaskan bahwa tuduhan suap ke Bawaslu Purworejo itu sesat logika hukumnya. Dituduhkan bahwa suap terjadi dalam dugaan jual beli kursi anggota legislatif. Padahal dalam konstruksi hukum pemilu, lembaga Bawaslu sama sekali tidak memiliki kewenangan memutuskan calon-calon legislatif terpilih.

Secara teknis kewenangan penetapan calon terpilih diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Dalam logika sederhana saja bisa dijelaskan: bagaimana mungkin lembaga Bawaslu yang tidak memiliki kewenanganan menetapkan perolehan kursi dan menentukan calon terpilih dituduh mendapatkan suap untuk menentukan calon legislatif terpilih?

Tugas Bawaslu hanya mengawasi dan memastikan bahwa tahapan ini dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, agar dijalankan sesuai dengan norma yang diatur dalam regulasi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo menyayangkan terjadinya disinformasi akibat sesat logika hukum tersebut. LSM GMBI sebagai elemen civil society idealnya memberikan edukasi untuk penguatan demokrasi, ternyata gagal dalam memahami konstruksi hukum pemilu. Bahkan untuk hal yang paling sederhana, yaitu kewenangan penetapan calon legislatif terpilih. Kondisi ini menjadi bahan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk kedepan lebih meningkatkan program-program edukasi pemilu kepada masyarakat, terutama dengan menggandeng LSM dan/atau NGO agar benar-benar memahami tata laksana pemilu, sehingga bisa berpartisipasi dan berperan aktif untuk penguatan sistem demokrasi di Kabupaten Purworejo.

Ditandaskan oleh Kholiq, Bahwa sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak pernah mengeluarkan produk hukum, baik berupa putusan maupun rekomendasi yang eksplisit terkait dengan penentuan alokasi kursi maupun penetapan calon terpilih legislatif untuk Partai Golkar dan partai lainnya peserta pemilu di Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, sekali lagi tidak benar adanya tuduhan suap ke Bawaslu Kabupaten Purworejo.

 Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pernah menerima adanya laporan dengan terlapor salah satu Caleg Partai Golkar atas nama Ardi Satya Sadharma yang berasal dari dua orang pelapor. Namun sebagaimana sudah disampaikan ke publik melalui pemberitaan media sebelumnya, rapat pleno Bawaslu Kabupaten Purworejo memutuskan tidak meregister kedua laporan tersebut. Alasan hukumnya, sampai batas waktu yang ditentukan regulasi, kedua orang pelapor tersebut tidak bisa melengkapi syarat formil maupun materiil laporan. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Purworejo belum pernah sekalipun memeriksa pokok perkara atas kedua laporan tersebut. Pungkasnya.( Nang)

Tidak ada komentar