Breaking News

Perseteruan Dua Yayasan Perihal AKPER Purworejo, Bisa Berimplikasi Kepidana & Perdata


PURWOREJO (KORANPURWOREJO) – Permaslahan Akademi Keperawatan ( AKPER ) Pemkab Purworejo  masih berlanjut bagai bola panas.  Yakni masih adanya beda pendapat antara pengurus Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (YMPAP) yang lama  dengan pengurus baru Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo (YMPAPP).

 KoranPurworejo berhasil mewawancarai Ir Akhmad Fauzi,MA. Selasa (2/4/2019). Permasalahan tersebut  berpotensi menjadi perseteruan yang berimplikasi pada masalah pidana maupun perdata. Seperti dijelaskan   oleh  Ir. Akhmad Fauzi,MA (salah satu pengurus yayasan lama ). Karena perubahan akta pendirian YMPAP yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi SU di tahun 2002, Tiba tiba ada / menjadi Akta Yayasan  baru yang dibuat di Demak. Namun pihak pengurus lama seperti sengaja  ditinggal begitu saja. Ungkapnya.


Dijelaskan oleh Ir Akhmad Fauzi, MA yang mantan Sekda Purworejo , Selasa ( 2/4/2019 ). 
" Singkat cerita. Awal mulanya, tahun 2001 Bupati H.Marsaid. SH,MSi,  menginstruksi supaya RSUD membuat Akper di Purworejo.  Persyaratan lalu ditempuh. Namun ijin ditolak oleh Kemendiknas dalam hal ini Ditjend  Pendidikan Tinggi.  Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Pemerintah Daerah (Kabupaten) tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Analoginya, sama halnya Pemda mendirikan Koramil, imbuh Fauzi. Itu artinya sama-sama bukan kewenangan Pemda. 

Dalam pengertian ini, Artinya, AKPER yang diselenggarakan Pemda harus dibubarkan atau diserahkan kepada lembaga lain yang berhak menyelenggarakan pendidikan tinggi. 
Namun karena saat itu sudah ada mahasiswa  sekitar 40 orang, maka tidak mungkin dibubarkan.

 Lalu keluarlah solusi, tahun 2002 dibuatlah Akta Pendirian Yayasan dengan akte No.35 /2002 Notaris Imam Supingi,SH dengan nama Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (YMPAP), yang didalamnya antara lain ada  H.Marsaid SH, Msi, Kelik Sumrahadi,Ssos,   Ir. Akhmad Fauzi, Bedjo Pranoto,SH,  Drs. Slamet Darsono, Dr. Sururi, Drs. Hendarto Abdul Majid. Dr. Sardjana, Drs. Sumardi dan lain-lain. 

Akper Purworejo Jadi Persengketaan
Yayasan Lama dan Yayasan Baru.
Kemudian tahun 2005,atas nama YMPAP,  ijin opersional penyelenggaraan Akper dikeluarkan oleh Ditjend Dikti. 
Pada tahun 2008,   pembina berinisiatif untuk mengadakan perubahan anggaran dasar yayasan dengan pertimbangan banyak pengurus yang tidak aktif atau sudah meninggal. 

Maka Akte 35/2002 tersebut dirubah dengan Akte 10/2008 yang perubahannya dibuat oleh Notaris Iriani Hartati,SH.  Namun ketika akan dimintakan pengesahan ke Kemenkumham akte perubahan tersebut ditolak dengan alasan bahwa materi Akte 35/2002 yang menjadi komparisi isinya melanggar undang-undang, baik undang-undang tentang pendidikan maupun undang-undang tentang pemerintah daerah (UU No 22/1999.  Yang kemudian disempurnakan dengan UU No 32/2004 dan UU No 23 Tahun 2014). Sehingga Akte yang semula dimaksudkan sebagai perubahan terhadap Akte 35/2002 dirubah menjadi Akte Pendirian Baru dengan nama dan pengurus sama dengan yang disepakati dalam rapat pembina yayasan  Akte 35/2002. 

Karena akte 35/2002 tidak bisa disahkan maka tidak berstatus sebagai Badan Hukum sehingga tidak dapat memiliki aset tetap seperti tanah. Dengan demikian  sejak tahun 2008 , maka   semua aset tetap,  khususnya tanah diatas namakan dengan Akte 10/2008. 

Pada tahun 2015 terjadi unjuk rasa  mahasiswa yang menuntut kepastian status yayasan, namun ketika pengurus akan menjelaskan segala sesuatu yang menjadi pertanyaan selalu ditolak.
 Kantor yayasan yang berada di kompleks Akper serta Ruang Direktur disegel oleh mahasiswa, bahkan berdasar keterangan yang diperoleh oleh Fauzi,  ketika mendatangi Akper, ada pesan dari salah satu pejabat akademi kepada Satpam untuk menolak apabila ada pengurus yayasan yang masuk.   

Menyikapi demo tersebut Bupati kemudian meminta pendapat hukum (Legal Opinion/ LO) kepada Menkumham mengenai status yayasan, diperoleh keterangan bahwa yang berhak mengelola adalah yayasan Akte 35/2002, dan Yayasan Akte 10/2008 adalah yayasan yang secara hukum tidak berhubungan dengan yayasan Akte 35/2002. 

Kesalahan Bupati pada waktu itu adalah membentuk Tim untuk meneliti sejarah Akper namun tidak menyertakan pengurus lama, justru menyertakan karyawan Akper yang diduga menjadi penggerak unjuk rasa mahasiswa.

 "Sehingga diduga informasi serta dokumen yang djadikan dasar pertimbangan penanganan Akper banyak yang keliru digunakan. Pada tahun 2016  dengan maksud untuk merubah anggaran dasar yayasan Akte 35/2002 dibuatlah Akta No.1/ Tahun 2016, oleh  Notaris Sri Rahayu Kasriyani,SH  di Demak.  Yang didalamnya ada  Kelik Sumrahadi, Bambang Aryawan, Gandhi Budi Supriyanto, Murwanto dll  yang menjadi pengurus yayasan dengan merubah nama menjadi Yayasan Manggala Praja Adi Purwa  Purworejo. Tandas Fausi.

Ir,Fauzi dan Rekan , telah melaporkan
Ke Kepolisian Polres Purworejo.

Ketika akte 01/2016 itu terungkap  dan diketahui pengurus lama,  diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam proses perubahannya. Diantaranya rapat pembina yang tidak memenuhi korum sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar yayasan  yang tercantum dalam Akte 35/2002.  Penyebutan Akte 10/2008 yang tidak ada hubungannya dengan Akte 35/2002 sebagai salah satu komparisi perubahan.  Dan masih ada kesalahan-kesalahan lain yang prinsip,  

Maka para pengurus lama berpendapat perlunya menggugat proses perubahan tersebut melalui Pengadilan Negri. Rencana gugatan tersebut dirasa perlu karena sejak tahun 2015 upaya pengurus lama untuk melakukan kordinasi dengan pihak Pemda selalu ditolak.  Jalan msyawarah selalu  diabaikan, maka jalan terakhir adalah melalui peradilan perdata maupun pidana, tambah Fauzi.

Aneh karena Pemda sebenarnya tidak berhak mencampuri urusan yayasan, namun semua penanganan sampai perubahan akte semua difasilitasi dan dilaksanakan oleh pejabat Pemda secara struktural.
Pengurus lama berpendapat bahwa Akte 35/2002 dimungkinkan  tak bisa dirubah, karena PP 2/2013 yang mengatur peluang perbaikan bagi akte yayasan yang belum sesuai dengan ketentuan undang undang hanya mengatur anggaran dasar yang belum sesuai.  

Sementara kesalahan Akte 35/2002  tidak semata kesesuaian dengan ketentuan undang-undang yayasan,namun pelanggaran terhadap undang-undang yang lain yaitu UU tetang Pemerintah  Daerah dan UU tentang Pendidikan Nasional. Artinya, sebenarnya Akte 35/2002 tidak dirubah namun dicabut dan kegiatannya dialihkan kepada yayasan sejenis.

 Justru itu yang dimaksudkan untuk dilakukan dengan dibuatnya Akte 10/2008.
Disamping itu, dari pencermatan Fauzi terhadap Akte 1/2016 yang dibuat ada keraguan mengenai apakah yayasan berdasar akte tersebut berhak mengelola Akper? Dengan alasan:

1. Akte 1/2016 yang dibuat di Demak ternyata merupakan akte pendirian baru tanpa hubungan sejarah. Artinya, meski Akte 35/2002 dan Akte 10/2008 disebut-sebut tetapi yayasan yang didirikan dengan nama Manggala Praja Adi Purwa Purworejo adalah yayasan baru yang tak berhubungan dengan yayasan manapun termasuk yayasan Akte 35/2002. Silahkan baca akte 1/2016 tersebut, imbuh Fauzi.
2. Sebagai yayasan baru yang tak berhubungan dengan yayasan manapun maka yayasan YMPAPP tersebut semestinya tidak berhak menyelenggarakan Akper yang ijin operasionalnya dimiliki oleh Akte 35/2002. 
3. Implikasi terhadap penjelasan angka 2 tersebut adalah bahwa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
Demikian penjelasan Akhmad Fauzi, salah satu pembina Yayasan Akte 35/2002 dan Yayasan Akte 10/2008 kepada Koran Purworejo. Sampai berita ini ditulis, Koran Purworejo belum berhasil meminta keterangan dari pihak pengurus Yayasan yang baru. Dampak dari perseteruan tersebut, menjadikan mahasiswa Akper Purworejo, dapat dipastikan ,jadi tidak tenang. ( S.Tirta ).

Tidak ada komentar