Breaking News

Sejumlah Kades dan Perangkat , Datangi DPRD Tuntut Hak


Dihadapan Ketua DPRD II Purworejo, atas nama mewakili kepala desa,  Sutanto, meminta anggota dewan membantu mendesak pemerintah kabupaten untuk mengupayakan kenaikan upah atau penghasilan tetap bagi  kepala desa sesuai dengan PP. 

Ditegaskan oleh Sutanto, Dalam PP 11/2019 diatur bahwa penghasilan kepala desa (Kades) sekurang-kurangnya 120 persen dari ASN Golongan IIA. Sedangkan sekdes, sekurang-kurangnya 110 persen, dan untuk perangkat desa 100 persen dari golongan IIa.

Hal tersebut disampaikan Sutanto , bersama sejumlah Kepala Desa dan perangkat desa Kabupaten Purworejo menggelar audiensi dengan para pimpinan DPRD Purworejo, Senin (25/3) lalu.

Pada pertemuan itu , Para kades mendesak pemerintah segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.


Masih menurut Sutanto, Kami meminta pemda menupayakan ,  melalui peraturan bupati yang baru,” katanya di hadapan para pimpinan dewan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) yang mewakili bupati.

Dijelaskan penghasilan kepala dan perangkat desa saat ini masih jauh dari standar. Karena rata-rata Siltap yang diterima seorang kepala desa berkisar antara Rp 700.000 sampai dengan paling tinggi Rp 2.500.000 per bulan. Besaran itu dinilai tidak sebanding dengan beban serta tuntutan kerja seorang kepala desa. Kepala desa, menurutnya, memilik beban kerja dan tanggung jawab sosial yang tidak ringan. 

 Kepada Media, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Ir Luhur Pambudi Mulyono, menyatakan, pihaknya sepakat dan optimistis Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan. DPRD juga akan mendorong selesainya Penyusunan Perbup yang mengatur secara teknis aturan tersebut, sehingga pada tahun 2019 ini para perangkat desa akan mendapatkan Siltap setara dengan gaji pokok PNS Golongan II A.

DPRD sepakat bahwa PP 11/2019 harus dilaksanakan tahun 2019 ini, meski perlu dana sebesar Rp193 miliar untuk itu,” ungkapnya.

Kepada media ,Luhur menambahkan bahwa untuk merealisasikan PP 11/2019 diperlukan peraturan turunan, yakni Perbup. Terkait itu, pihaknya teah berkoordinasi dengan eksekutif dan siap menyelesaikannya tahun ini. ( MN).

Tidak ada komentar