Breaking News

HARI JADI Purworejo Diganti, Bupati R.A.A Tjokronegoro Jadi Kiblat Utama.

R.A.A. Tjokronegoro 1 Bupati Pertama Purworejo.

PURWOREJO (KORANPURWOREJO)-- POLEMIK Bertahun -tahun perihal hari jadi Purworejo, yang menimbulkan konflik psykhologis sosial. Akhirnya beujud perubahan yang diambil DPRD Purworejo. Melalui Perda No.1 Tahun 2019.

Prasasti 'Kayu Ara Hiwang' yang semula jadi  prasati,  ditemukan di Desa Boro, Banyuurip. Berdasarkan temuan prasasti itu, lalu tanggal 5 Oktober 901 Masehi,  dijadikan patokan hari jadi Purworejo. Dengan Perda No.1 Tahun 2019, maka semuanya telah diubah ( Diganti ).

Kali ini pentingnya KoranPurworejo melaporkan,kepada pembaca / publik.
Semoga dapat menjadi pencerahan.
Sebagaimana acara Hari Rabu (27/2) yang digelar di ruang sidang DPRD  Kabupaten Purworejo.

Atas Dhanusubroto ( sejarahwan lokal ) penulis Buku Tjokronegoro 1 Bupati Purworejo Pertama. Didaulat untuk merepresentasikan pandangan dan kajiannya. 

Pertanyaannya, mengapa hari jadi Purworejo diganti ? Berikut cuplikan yang disampaikan Atas Dhanusubroto.
Atas Dhanusubroto Presentasi data sejarah.

" Berdasarkan kajian ulang berbagai ahli serta dalam Babad Kedung Kebo dan juga dalam Babad Mataram, maka kata Purworejo mulai disebut dan ada pada tanggal 27 Februari 1831. Sehingga hari lahir Kabupaten Purworejo saat ini berubah. Umur kabupaten ini tidak lagi 1.118. Sekarang umurnya jadi 188 tahun.

TANGGAL 27 Februari 2019 ini, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomer 1 Tahun 2019 yang diundangkan sejak 31 Januari 2019, akan merupakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo yang ke-188. Dengan terbitnya Perda tersebut, berarti Hari Jadi Kabupaten Purworejo sudah tidak lagi menggunakan tanggal 5 Oktober 901 berdasarkan Perda Nomor 9/1994 yang didasarkan pada Prasasti Kayu Arahiwang. Tandas Atas Dhanusubroto.

Terbitnya Perda No 1 Tahun 2019 dari hasil kajian yang sudah dilakukan cukup lama yang akhirnya para pemerintah daerah dan DPRD menentukan, bahwa Hari Jadi Kabupaten Purworejo berdasarkan Tanggal, Bulan dan Tahun perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo.

Perubahan nama tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 1831 dan ini menjadi pertimbangan aspek kepastian, dibanding Perda sebelumnya. Karena tanggal perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo telah dilengkapi dengan data pendukung, baik dari bukti kearsipan maupun catatan pada Naskah Kedhung Kebo.
Peringatan Hari Jadi yang baru
Rabu 27 Feb 2019.

Dalam Naskah Kedhung Kebo disebutkan, penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo dilakukan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst di Pendopo Suronegaran. Berdasarkan bukti kearsipan, ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berisi tentang pengumuman penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo oleh PH van Lawick van Pabst yang kemudian dilanjutkan sebagai laporan kepada Gubernur Jendral Pemerintah Hindia Belanda, Van Den Bosch.
(Catatan, dalam Perda No 1/2019 peristiwa pengumuman yang dilakukan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst, dilakukan di Pendopo Suronegaran. Namun ada juga yang menyebutkan pengumuman perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo, dilakukan oleh PH van Lawick van Pabst di Markas Kedhung Kebo pada 27 Februari 1831, dengan disaksikan oleh ulama Penghulu KH Baharudin: buku Purworejo Tempo Doeloe oleh Atas S Danusubroto).
Peringatan 27 Feb 2019.

Tetapi soal detail lokasi/tempat pengumuman tidak mempengaruhi isi utama (substansi) dari Perda Nomor 1 Tahun 2019. Karena asas dan tujuan dari Perda tersebut dengan asas pengayoman untuk memberikan perlindungan dalam menciptakan ketentraman masyarakat. Sedabg formulasi Perda mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Sedang yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa materi Perda diformulasikan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itulah tujuan utama dari Perda No 1 Tahun 2019 agar di kemudian hari generasi penerus tidak bimbang ketika mengutarakan sejarah daerahnya.
Perlu juga menjadi catatan kita, sesudah Perang Jawa (Java Orloog) berakhir tanggal 28 Maret 1830, Kraton Yogyakarta dan Surakarta ditekan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk membayar ganti rugi perang (pampasan perang). Karena dalam menghadapi Perang Jawa, mengaku sudah kehilangan 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu pribumi. Puluhan meriam, ratusan senjata api serta sudah mengeluarkan biaya perang yang mencapai 20 juta gulden. (HJ de Graff van Indonesia 1949; hal 399).

Dari alasan kerugian itu, maka Kraton Yogyakarta maupun Surakarta harus mau mengganti kerugian dengan menyerahkan Tanah Mancanegara Kilen (wilayah Bagelen dan Banyumas) kepada Pemerintah Hindia Belanda.
Baik Kraton Yogyakarta maupun Surakarta terpaksa harus menyerahkan Tanah Bagelen dan Banyumas kepada Pemerintah Hindia Belanda. Penyerahan wilayah itu melalui Perjanjian tanggal 22 Juni 1830 yang ditandatangani pula oleh Mr P Markus selaku Dewan Pemerintah Hindia Belanda dengan saksi Residen Surakarta Kolonel Mahuys.
Isi perjanjian tersebut yakni sesudah tanggal 22 Juni 1830 wilayah Bagelen dan Banyumas serta semua pejabat yang ada di wilayah tersebut akan diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda.

 Pejabat yang ada di wilayah Bagelen dan Banyumas akan tetap melanjutkan tugasnya, bila disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Kraton Surakarta. Kraton Yogyakarta tidak berhak ikut menentukan nasib pejabat di Bagelen dan Banyumas, sebab Kraton Yogyakarta dinilai jadi sumber meletusnya Perang Jawa. (Els De Clereq).

Dalam urusan birokrasi, pejabat di wilayah Bagelen dan Banyumas harus mengikuti aturan Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi mengenai urusan kepercayaan, tradisi lokal harus berkiblat ke Kraton Surakarta. Para pejabat di wilayah Bagelen dan Banyumas setiap tahunnya harus menghadap ke Raja Surakarta untuk melakukan sumpah prasetya.

Karena Kraton Surakarta dipandang bukan jadi sumber terjadinya Perang Jawa, sesuai dengan Perjanjian tanggal 22 Juni 1830, menerima ganti rugi 264.000 gulden.
Susuhunan Paku Buwono VI, dengan terbitnya perjanjian tersebut sangat kecewa. Hingga melakukan tirakat di Pantai Selatan. Atas perbuatannya, Pemerintah Hindia Belanda curiga kalau Raja Surakarta akan melakukan pemberontakan, hingga ditangkap dan dibuang di Ambon dan diangkatlah Susuhunan Paku Buwono VII. Susuhunan Paku Buwono VI oleh Pemerintah Republik Indonesia diangkat sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan.

Saat terbitnya Perjanjian tanggal 22 Juni 1830, di wilayah Bagelen terdapat lima pejabat daerah yakni:
1. KRT Notonegara atau Adipati Sawunggalih II yang menjabat di Kabupaten Sawunggalih (Kutoarjo).
2. KRT Mangunegara, bupati Ngaran.
3. Pangeran Blitar, Bupati Karangdhuwur.
4. Arungbinang, Bupati Kutawinangun.
5. KRT Tjakradjaja sebagai Tumenggung Brengkelan yang diangkat oleh Susuhunan Paku Buwono VI pada tahun 1828.
Dengan dasar Perjanjian tanggal 22 Juni 1830, KRT Tjakradjaja yang semula menjabat sebagai Tumenggung di Brengkelan, atas restu Raja Surakarta pada tanggal 27 Februari 1831 secara birokrasi ditetapkan sebagai bupati. 

Pada saat penetapan sebagai Bupati tersebut, diumumkan pula nama Brengkelan berubah menjadi Purworejo.
Karena secara birokrasi wilayah Bagelen harus mengikuti aturan Pemerintah Hindia Belanda, maka yang mengumumkan perubahan nama adalah petugas dari Pemerintah Hindia Belanda yakni Komisaris PH van Lawick van Pabst.

Pidato Atas S Danusubroto di ruang DPRD didengarkan dan disaksikan oleh para pejabad daerah dan seluruh anggota DPRD Purworejo, beserta tamu undangan dari keluarga Tjokronegoro.

Perjuangan bertahun tahun untuk meninjau kembali Hari Jadi Purworejo yang usianya hingga ribuan tahun ini. Juga pernah di gelar tahun 2003 di Pendopo Kabupaten, mempertemukan  sejarahwan Atas Dhanusubroto dan Rafix Penadi selaku wakil pihak  hari jadi Purworejo Fersi Arahiwang. Yang dimoderatori sastrawan Sumanang Tirtasujana.

 Saat itu Rafix tanpak tidak diperkuat dengan data kesejarahan yang terdukung oleh data yang berkait dengan Purworejo sebagai Kabupaten.

Kini ketetapan Perda DPRD No.1 / Tahun 2019. Telah menetapkan Hari jadi Purworejo jatuh pada tgl 27 Februari th 1831. Dan kini usia Kabupaten Purworejo pada tahun ini 2019, usianya mencapat tahun yang ke 188. ( S.Tirta).

Tidak ada komentar