Breaking News

DRS. HERU BUDI UTOMO, MM. Wakil Ketua Gapensi Jateng. Tanggapi Gubernur dan Bupati Purworejo Soal Dampak Pembangunan Bandara Kulon Progo.



PURWOREJO ( KORANPURWOREJO.COM)-- FORUM Diskusi yang diprakarsai Harian KOMPAS dan Bank Jateng. Yang digelar di Ruang Arahiwang Kamis (1/11) lalu. Menghadirkan Gubernur Jateng H. Ganjar Pranowo, SH,MM, juga beberapa pembicara, diantaranya Bupati Agus Bastian, SE, MM, Direktur Bank Jateng. Supriyanto.
Mengangkat Tema, Dampak Pembangunan  Bandara Kulon Progo Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jateng Bagian Selatan. 

Forum tersebut, mendapat tanggapan dari wakil Ketua VI Gapensi Jateng, Drs, Heru Budi Utomo, MM,  dan Anna Purbawati.SE Rektor STIE Rajawali.
Saat diskusi mengaku tidak puas dengan  jawaban Bupati dan narasumber lainnya.

Wartawan KoranPurworejo.com, Hari Senin (12/11) berhasil mewawancarai Drs. Budi Utomo, MM sang kandidat Doktor itu, mengatakan.

" Saat itu saya, menanyakan, Tema diskusi yang sangat baik itu, Tujuan akhirnya yang akan dicapai untuk masyarakat Purworejo itu apa ? Akan jadi pelaku..? Penonton atau apa..?  Pertanyaan saya tidak dijawab baik " Ungkap Heru.

Pertanyaan cerdas dari Wakil Ketua Gapensi itu , tampak menjadikan perhatian banyak pihak. 
Apalagi dikeluhkan Heru  banyaknya pekerjaan besar 100 M, yang digarap BUMN dan penyedia jasa pihak luar.
Jika tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian Jateng Selatan, dan para penyedia jasa daerah  tidak jadi penonton,  mestinya penyedia jasa daerah ya  harus dilibatkan ! Ungkap Heru.
Heru Budi Utomo, MM , Saat hadir di Forum Diskusi di Ruang Arahiwang. ( Foto Dok. SM Tirta).

" Sudah digembar gemborkan, besok bakal ada Proyek besar Bendungan di Bener. Maka BUMN Brantas, atau Para pengusaha besar, yang menggarap 100 M lebih, mestinya  harus melibatkan pengusaha menengah dan kecil daerah Purworejo.

Caranya Pengusaha besar, atau BUMN  Kerja Sama Operasional ( KSO ) dengan penyedia jasa  kecil dan menengah di daerah. Sesuai klasifikasi, kualifikasi dan bertanggungjawab terhadap kualitas speknya.

Jadi penyedia jasa kecil di daerah dapat berperan langsung, dengan harga penawaran yang disetujui pemerintah. Bukan setelah lelang dimenangkan oleh BUMN, baru menawarkan  pada pengusaha jasa kecil. Tapi harganya sudah tidak sesuai harga pemerintah. 
Kalau yang begini, namanya Mbojani, Nglomboni.

Kita tahu, Untuk pengajuan konstruksi PPH Final sudah dipotong oleh proyek. Maka tidak perlu ragu melibatkan pengusaha jasa kontruksi daerah " Tandas Heru.

Pekerjaan yang digarap oleh penyedia jasa kecil menengah, tentu bukan pekerjaan utama, tapi hal hal yang mendukung, yang nilainya bisa 2,5 M

Dengan cara KSO ini ternyata belum di tempuh. Padahal ada dan sudah diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017. Penjabarannya ada disana. Bisa dibaca Pasal 24. Yang mengatur kerjasama sitim KSO ", imbuh Heru.

Mesih menurut Heru, " Harapan saya Kebijakan pemerintah harus seperti itu. Regulasi secara Nasional tidak mungkin diubah ( dengan cara lelang terbuka ), itu betul.

" Namun.... Apa yang dilakukan pemerintah saat ini, Regulasi itu  hanya seperti Trontong trontong saja. Kayaknya memberi harapan. Tapi pemerintah daerah tidak mau tegas.

Sudah terindikasi, banyak nilai proyek besar, dimenangkan penyedia jasa besar. Tapi. Karena penyedia jasa kecil tidak disertakan  KSO dari awal. Maka menerima nilai besaran harganya, sudah dibawah harga pemerintah. Sudah disunat lebih dulu. 

Kalaupun diakui sudah menggunakan Sistem KSO, setelah  ditelisik ternyata, itu anak buah perusahaannya. Mereka perusahaan jasa yang berafiliansi ke -perusahaan BUMN tersebut. Penyedia jasa daerah hanya jadi korban apu apusan terus " imbuh Heru.
Heru Budi Utomo, MM, menunjukkan UU Jasa Konstruksi . No.2 Tahun 2017. Yang mengatur sistem KSO. ( foto.SM.Tirta ).

" Jika tujuannya ingin menumbuhkan dan memberdayakan perekonomian daerah. Pemerintah harus tegas.  Penyedia jasa daerah harus dilibatkan. Jangan hanya disuruh jadi penonton.

Ini perlu kebijakan khusus, harus menempuh KSO dengan badan usaha kontruksi daerah sejak awal lelang. Supaya  nilai harganya sama sesuai perundang undangan.

Pekerjaan kecil senilai 2,5 M harus kembali pada penyedia jasa daerah.
Pasalnya, banyak pekerjaan terbengkelai, 
Ketika tidak menggunakan KSO dengan penyedia jasa kecil dan menengah dari awal. Ujungnya juga menjadi persoalan bagi pemerintah.
Penyedia jasa di daerah juga sudah profesional-profesional kok. Siap sesuai klasifikasinya, kualifikasi maupun tanggungjawab Speknya.
Silakan ! Kalau pemerintah tidak mau menggunakan sistem KSO dari awal. Maka indikasinya bakal panen masalah ", Tandas Heru. (SM. Tirta).

Tidak ada komentar