Breaking News

BAWASLU PURWOREJO, Ajak Media Berpartisipasi Awasi Seluruh Tahapan Pemilu 2019



PURWOREJO ( KORANPURWOREJO.COM) --Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholik, Rabu ( 28/11 ),  mengatakan, Pada Pemilu 2019. Bawaslu butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya media masa, untuk turut melakukan partisipasinya dalam setiap tahapan Pemilu.

Hal itu cukup beralasan,  karena jumlah pemilih yang ditetapkan KPU terakhir tercatat ada sekitar 617 ribu. Dari jumlah pemilih itu dapat dilihat bagaimana potensi permasalahan dan pelanggaran di Kabupaten Purworejo,” ungkap Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq.

Masih menurut Nur Kholik, " Bawaslu bakal mengerahkan sekitar 3.032 personel untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS yang tersebar di seluruh pelosok tempat pemungutan suara ".

Namun, Kholik mengaku, jumlah tetsebut  dinilai belum mampu untuk meng-cover berbagai potensi masalah atau pelanggaran yang mungkin muncul.. Apalagi, masalah Pemilu terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat saat ini.

"Di ruang pemberitaan, baik media massa cetak, elektronik, maupun media sosial, pelanggaran Pemilu juga berpotensi terjadi. Hal itu dapat dilihat dari maraknya hoax, kampanye berbasis eksploitasi Sara, dan sebagainya," jelasnya.

Karena itu, Nur Kholiq berharap agar seluruh elemen media dapat berpartisipasi mengawal serta mengawasi setiap tahapan Pemilu. Lebih dari itu, aturan-aturan yang menyangkut pemberitaan Pemilu dapat ditegakkan oleh masing-masing media.

"Kami mengajak seluruh elemen media untuk sama-sama melakukan ibadah demokrasi ini. Mari kita lakukan upaya pencegahan pelanggaran demi kesuksesan Pemilu 2019,  tegasnya.

Disebutkan, iklan kampanye di media sesuai regulasi akan dimulai pada 24 maret 2019. Unsur iklan disebut iklan kampanye berdasarkan pada ketentuan citra diri.

Untuk Pemilu DPR dan DPRD, unsur citra diri meliputi adanya logo/gambar Parpol dan nomor urut Parpol. Unsur citra diri untuk Pemilu presiden dan Wakil Presiden meliputi adanya gambar pasangan calon dan nomor urut. Selanjutnya untuk Pemilu DPD yakni adanya gambar/foto calon dan nomor urut.

Dijelaskan Kholik, Unsur citra diri berlaku kumulatif untuk iklan media. Citra diri tidak berlaku bagi alat peraga, bahan kampanye, dan media sosial sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan" Tandasnya. ( MN Tirta).

Tidak ada komentar