Breaking News

Penambangan di Bagelen Yang Miliki Ijin Resmi, Tetap Beroperasi



PURWOREJO ( KORANPURWOREJO.COM )--- PENINJAUAN pertambangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada senin, 8/9 lalu. Tidak menghentikan beroperasinya pertambangan yang memiliki ijin resmi. 

Menanggapi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo Yogyakarta. Membutuhkan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak. Penugasan tertuang dalam Perpres 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo DIY.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo untuk ikut mendukung pembangunan. Bentuk dukungan antara lain dengan memberi kemudahan proses rekomendasi izin pertambangan. Batuan tambang menjadi kebutuhan pokok pembangunan infrastruktur nasional itu. 

Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM menegaskan, jika pemkab mendukung sepenuhnya proyek tersebut. "Kami dukung sepenuhnya program pemerintah pusat, bandara proyek vital nasional. Namun penambang juga harus sesuaikan dengan aturan," tegasnya disela pantauan ke lokasi tambang di Kecamatan Bagelen.

Sementara itu, menanggapi sidak yang dilakukan di tambang batu andesit Desa Hargorojo dan Krendetan Bagelen, Kepala Teknik Tambang (KTT) CV Tirta Baru Laksana Arifin Rahmatulloh memberikan klarifikasi. Ia menyatakan tidak sepakat
 ada anggapan jika tambang yang dikelola perusahaan tidak berizin atau ilegal. 

"Kami berizin, resmi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) keluar pada 29 Agustus 2016. Luas area operasi 10,6 hektare dan kami membayar jaminan reklamasi Rp 293 juta sebelum beroperasi," Kata Arifin , Senin (9/10).
Sebelum beroperasi, perusahaan memproses izin WIUP, IUP Eksplorasi hingga IUP OP sejak tahun 2015. Pertambangan dilakukan dengan sistem kerjasama pengelolaan tanah tanpa membeli lahan dari penduduk. 

Selain untuk bandara, sebagian besar hasil tambang menyuplai 80 persen kebutuhan material pembangunan di Purworejo. Panitia pembangunan tidak perlu lagi membelanjakan uang untuk membeli batuan di daerah lain. 

"  Warga,  setuju karena mereka tetap memiliki hak atas tanah dan mendapat bagi hasil penjualan material andesit. "Kami menghormati hak atas pemilikan tanah. Setelah tambang selesai akan direklamasi sesuai keinginan pemilik tanah, mau dibuat permukiman silakan, mau ditanami juga kami tata lahannya dan belikan bibit," tuturnya.

Sementara terkait kesalahan titik koordinat, Arifin mengaku tidak akan memberi komentar. Menurutnya, operasional tambang sudah berjalan dua tahun dan telah melalui proses panjang hingga izin turun. 

"Soal koordinat saya tidak akan bicara salah dan benar, silakan konfirmasi saja dengan dinas ESDM provinsi sebagai regulator izin tambang," ungkapnya.

"Kami rutin bayar pajak kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Purworejo, ada bukti pembayarannya. Juga kepada desa, termasuk CSR bagi warga di tepi jalan tambang, hingga perawatan jalan tersebut," tandasnya. (Mas)

Tidak ada komentar