Breaking News

INFOGRAFIS KEUANGAN DESA, BANYAK DIABAIKAN. ( Menyimpan Potensi Resiko Bagi Para Kades ).



PURWOREJO (KORANPURWOREJO.COM)-INFOGRAFIS Sebagai bagian dari  keterbukaan penyelenggaraan keuangan Desa, hingga bulan ke Juli 2018, masih banyak yang belum dipasang di berbagai kantor desa. Padahal keterbukaan keuangan desa dianjurkan oleh Bupati Agus Bastian SE, MM  sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.
Dari pantauan wartawan, di wilayah 16 Kecamatan yang ada, Infografis seperti terabaikan oleh para Kades. Hanya sebagian saja yang sadar dan memasang Infografis tersebut. 

Wakil ketua DPRD II Purworejo, Yophi Prabowo, SH saat dihubungi wartawan , mengatakan,  Pihaknya sudah tahu jika banyak  Kades yang mengabaikan ajakan keterbukaan melalui Infografis. Justru saat terabaikan malahan bisa memanen resiko. 
 " Infografis itu kewajiban bagi Kades untuk terbuka dalam pengelolaan keuangan desa. Di infografis itu harus terpampang jelas bagi publik,  mengenai keuangan desa " Ungkap Yophi.

"Kades yang tidak terbuka keuangannya, akan mengandung resiko bagi dirinya. Sebab uang yang dikelola bukan milik Kades " tandas Yophi.

Menanggapi ada Kades Kemiri yang dilaporkan warganya Di Kejaksaan, baru baru ini. Yophi menyarankan, keterbukaan harus dikedepankan para Kades.

Yophi Prabowo SH. Wakil Ketua DPRD Purworejo menghimbau Kades untuk terbuka, untuk menghindari resiko (foto S. Tirta) 

" Untuk menghindari resiko keuangan, akan lebih baik, Kades harus menempuh keterbukaan. Menampilkannya pada Infografis. Termasuk berapa uang yang masuk berikut pertanggunjawaban penggunaannya " Tambah Yophi Prabowo.

Masih menurut Yophi.
Setidaknya harus ada dua  Infografis. 
1)  Infografis APBD Des. 
2 ) Infografis Pertanggungjawaban penggunaan.
Karena didalam infografis disebutkan sumber keuangan desa. Seperti 1. Pendapatan Desa, 2 Dana Desa, 3 ADD, 4. Bagi hasil Pajak Daerah, 5. Bantuan  Propinsi , bahkan mungkin bisa ditambah info kekayaan desa.

Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo Dwi Dharmawan  saat dihubungi  Senin ( 16/7), membenarkan, bahwa Infografis adalah kewajiban bagi para Kades, untuk terbuka dalam keuangan. Saat ditanya kenaapa masih banyak Kades yang tidak melaksanakan. Dharmawan, menduga banyak Kades yang hanya lulusan SMP, tidak tahu Komputer. Sehingga dimungkinkan kurang paham aplikasinya. 
" Bisa jadi  para pendamping desa yang sudah di bayar oleh Kementrian Desa, ternyata  lamban, tidak melakukan percepatan yang di butuhkan pihak desa.
Atau bisa sebaliknya , Ungkapnya.
Namun  Dharmawan,  sangat menyayangkan jika masih ada Kades yang belum memasang infografis keterbukaan keuangan desa. Pihaknya mengajak untuk segera mewujudkannya. Karena rakyat sekarang sudah pintar pintar.

Ngadino Kades Desa Pepe dan Suhariyono Kades Desa Tunjungtejo Kecamatan Pituruh. Paling dulu memasang Infografis (foto S. Tirta) 

Tanggapan akan  pentingnya Infografis bagi keterbukaan keuangan desa, wartawan KoranPurworejo.Com menemui Kades Desa Pepe Ngadino dan Suharyono Kades Tunjungtejo Kecamatan Pituruh.
Ngadino mengaku, dirinya paling dulu ( cepat )  memasang  infografis. 

" Saya sangat suka sekali dengan diwajibkannya memasang infografis. Karena Rakyat jadi tahu rencana dan penggunaan uang desa. Semua terpampang jelas. Saya justru tidak punya beban. Karena semua warga jadi tahu " kata Ngadino. 

Sementara Kades Tunjung Tejo, Pituruh, Suhariyono juga mengaku sangat senang dengan adanya kewajiban Infografis. 

" Rakyat jadi tahu sumber dana dan penggunaannya. Bahkan jika ada kekurangan, rakyat bisa membantu. Karena semua sudah transparan, jadi tidak ada yang suudhon.  Kami bekerja jadi tidak ada beban, karena semua sudah transparan. Rakyat jadi tahu program desa dan besaran biayanya.  Pertanggungjawabannya pun kami buatkan Infografisnya" Ungkap Suharyono yang seorang Sarjana Komputer.( S.Tirta)

1 komentar:

  1. " Bisa jadi para pendamping desa yang sudah di bayar oleh Kementrian Desa, ternyata lamban, tidak melakukan percepatan yang di butuhkan pihak desa." -----
    Komentar seperti ini seakan-akan menegaskan kalo ada kepala desa yang tidak becus melaksanakan pemerintahan desa itu semua disalahkan ke pendamping desa, padahal tugas pendamping itu mengarahkan, membina, mengawasi jalannya pengelolaan dana desa namun ketika yang diarahkan dan dibina itu tidak mau diarahkan dan dibina terus itu menjadi salah pendamping? Pendamping Desa bukan staf desa yang tugasnya hanya disuruh sana sini, masalah infografispun disalahkan ke pendamping desa, nanti bisa jadi masalah spj gak cair disalahkan ke pendamping juga alahkah lucu sekali.

    BalasHapus