Breaking News

DRIVER ONLINE KABUPATEN PURWOREJO, CIPTAKAN PAGUYUBAN


PURWOREJO (Koranpurworejo.com)-- Pro kontra dikalangan pelaku transportasi konvensional terhadap kehadiran transportasi online.

Pemerintah yang menerbitkan Permenhub 108 untuk mengatur transportasi berbasis online tersebut, juga menuai pro kontra di kalangan penyedia jasa transportasi. Saat ini, para pelaku bisnis transportasi online membuat sebuah paguyuban sebagai wadah untuk mengayomi para driver online.

Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Assosiasi Driver Online Kabupaten Purworejo diselenggarakan oleh Transportasi Online Purworejo (TOP) di Aula Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswa, Purworejo, Kamis (03/05/2018).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi, Ketua Komisi B DPRD Prabowo, Instansi dan OPD terkait, perwakilan DPD ADO Jateng, dan perwakilan ADO Semarang, DIY, Magelang serta Pekalongan.

Ketua DPRD Purworejo, Luhur Pambudi menyampaikan, dengan hadirnya ratusan pengemudi online, diperlukan wadah untuk koordinasi dan komunikasi agar tidak terjadi permasalahan di lapangan. Dalam perkembagan teknologi, transportasi online menjadi pilihan masyarakat dalam mencari nafkah untuk peningkatan kesejahteraan keluargan.

" Sekarang masyarakat sudah merasakan kemajuan tehnologi sebagai kebutuhan masyarakat sehingga perlu dukungan dari OPD terkait. Semua masyarakat akan diwadahi dalam peningkatkan taraf hidup dan DPRD mensuport agar juga dikomunikasikan dalan sektor tranportasi karena tranportasi berhubungan dengan banyak orang dari berbagai pihak, sehingga bisa menjadi mitra buat masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Ia menandaskan, pemerintah tidak boleh melarang kehadiran transportasi berbasis online tetapi mengatur dan memastikan transportasi online mengikuti dan menenuhi persyaratan yang diwajibkan. Moda transportasi ini bisa menjadi pertimbangan dalam membuat perda atau regulasi di kabupaten Purworejo. Paguyuban juga harus membuat AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dengan menyesuaikan Permen. 

"Adakah didalam anggaran OPD terkait ada kegiatan di RKPD nya untuk pembinaan dan sosialisasi peraturannya untuk transportasi online yang harus dipenuhi. Dapat diberi ijin kalau penuhi syarat berbadan hukum, kemduian mobil laik jalan dan pengemudi punya SIM dan ada pemetaan wilayah operasi, sehingga saling kerjasama untuk menuju purworejo mulyo, purworejo dengan masyarakat yang sejahtera,” Tambahnya.

Sementara itu Ketua DPC ADO Kabupaten Purworejo, Yohanes Teguh Surahmadi yang dilantik oleh Agus Setiawan ketua DPD ADO Jateng mengungkapkan, adanya Permenhub awalnya membuat binggung dan gelisah para driver online hingga banyak terjadi benturan. Dengan dibentuknya paguyuban yang tergabung dalam ADO ini diharpkan sudah selaras dengan pemerintah dan memiliki payung hukum

Ini merupakan wadah driver online yang sudah memiliki payung hukum jadi kita harus dapat bersinergi dengan pemerintah walaupun juga kadang terjadi benturan. Kita siap dialog atau diskusi agar terjadi keharmonisan baik sesama driver online maupun dengan pemerintah daerah,” paparnya. (Mas)

Tidak ada komentar