Breaking News

PEMERINTAHAN BUPATI AGUS BASTIAN Panen Kritik



PURWOREJO  (koranpurworejo.com)--Fraksi-fraksi DPRD  dalam pemandangan umum saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2017, Rabu (05/04), mengkritisi Pemerintahan Bupati Agus Bastian.

 Berbagai persoalan tak luput dari kritik Tujuh fraksi di DPRD Purworejo. 
Diawali dari  Fraksi Partai Golkar (FPG) memandang penting upaya mendongkrak pendapatan daerah dengan optimalisasi galian C. 
Selain itu,  FPG menilai infrastruktur di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian penuh dari eksekutif.

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) tampil lebih cadas, ragam permasalahan dikupas melalui 10 lembar draf pemandangan umum. FPDIP menilai, selama ini proses mutasi dan rotasi pejabat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Proses assesment untuk para pejabat dinilai hanya sebatas pembenaran dalam mempromosikan atau memindahkan seseorang berdasarkan suka dan tidak suka.

Sementara  Fraksi PKS (FPKS), PKS meminta penatan ASN melalui assesment dilakukan secara profesional, acountable, dan transparan. Bukan sekedar untuk balas budi.

Sedang Fraksi PDIP menyoroti adanya sekitar 76.000 orang pemilih potensi yang belum memiliki E-KTP maupun surat identitas. Oleh karenanya, FPDIP meminta proses pembuatan E-KTP segera dipercepat agar tidak  kehilangan hak pilih.

Prabowo juga meminta Bupati Purworejo melalui Dinas PUPR segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak,diberbagai Kecamatan

Tidak ketinggalan,Terkait revitalisasi Alun-alun Purworejo, FPDIP meminta tindak lanjut penyelesaian yang cepat dan tepat sesuai aturan. Permasalahan Alun-alun ini juga menjadi sorotan khusus Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi Pelangi. Fraksi-fraksi tersebut meminta penyelesaian revitalisasi Alun-alun dilakukan dengan cepat, transparan dan tepat guna. 

Juru bicara FPKS , Tohari  menyebut, pidato pengantar Bupati Purworejo terkait LKPJ soal prestasi WTP yang kembali direngkuh ditahun 2017 merupakan statment paradoksal dengan pernyataan. Pasalnya disebutkan angka perhitungan WTP merupakan angka perhitungan sementara.

Hal itu perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan target pencapaian RPJMD. Lebih-lebih pertanian, merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Purworejo.

Perihal dunia  pertanian juga menjadi bahasan Fraksi Demokrat, mereka menilai petani di Kabupaten Purworejo kesulitan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Maksud baik pemerintah ini justru malah mempersulit, bahkan kebutuhan pupuk dan lahan pertanian tidak seimbang. 

Pada bagian lain, Fraksi Gerindra mempertanyakan besaran SILPA. Besaran SILPA yang mencapai angka Rp. 175.895.787.122,- apakah benar-benar bagian efisensi, apakah terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan atau sengaja menggelembungkan anggaran belanja.

Karena Fraksi Gerinda melihat  besarnya SILPA tidak semuanya berasal dari efisiensi anggaran, masih terjadi penyerapan anggaran yang tidak optimal yang diakibatkan oleh kurang disiplinnya SKPD dalam pelaksanaan anggaran.

Bahkan secara tegas, sebelumnya FPDIP juga menyatakan bahwa besarnya SILPA menunjukan kurang maksimalnya kerja SKPD dan perencanaan anggaran yang kurang optimal.

Soal bencana juga tak lupa diteropong Fraksi Gerinda, mereka menilai BPBD harus bekerja lebih optimal untuk menanggulangi bencana. Pasalnya BPBD itu bukan Badan Penanganan Bencana Daerah, melainkan Badan Penanggulanagan Bencana Daerah.

Fraksi PKB (FPKB) menilai belum optimalnya kegiatan fisik yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Hal itu menyusul pembangunan fisik kurang memperhitungkan ketersediaan lahan parkir dan ruang terbuka hijau (RTH).

Seharusnya bangunan fisik menjadi contoh ideal dengan memperhitungkan lahan parkir dan RTH. Memang saat ini kita belum direpotkan dengan lahan parkir maupun RTH namun 20 hingga 30 tahun mendatang kita membutuhkan,” ujar Kusdiarto.

Sementara pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai tahun kedua 2017, target dan capaian indikator kinerja sasaran RPJMD masih terdapat sasaran kegiatan yang belum mencapai target yang signifikan. Bahkan antara realisasi sampai bulan Desember 2017 dirasa sangat timpang.
Mengenai pemberdayaan masyarakat desa juga banyak yang tidak sesuai target.
( SuTa).

Tidak ada komentar